Posts tagged “pembangunan

PRIMORDIALISME: Tantangan Bagi Pembangunan Provinsi NTT

Opini NTT ONLINE news.com Rabu, 16 Juli 2008

Oleh: Yohanes.A.D.Fernandez

Secara administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini terdiri dari 19 kapubaten dan 1 kotamadya. Sungguh suatu perkembangan yang sangat pesat karena sejak memasuki era desentralisasi hampir semua kabupaten dimekarkan menjadi kabupaten-kabupaten baru. Idealnya pemekaran kabupaten-kabupaten tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah setempat, karena alokasi dana dari pemerintah pusat menjadi lebih lancar. Akan tetapi, secara implisit pemekaran kabupaten memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk memperoleh kekuasaan secara cepat, meskipun kualitasnya tidak memadai untuk mengemban jabatan tertentu. Pemekaran kabupaten juga menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum pejabat yang “khilaf” dengan berbagai motivasi. Tulisan ini tidak ingin memperdebatkan masalah-masalah hukum seputar desentralisasi kekuasaan, namun ingin mengajak kita semua untuk melihat potensi primordialisme di balik pemekaran kabupaten-kabupaten di provinsi tercinta ini.

Penulis tidak melihat pemekaran kabupaten di NTT sebagai sebuah bentuk disintegrasi daerah, namun secara sosial-budaya pemekaran kabupaten di NTT semakin menguatkan dan melestarikan ikatan primordialisme masyarakatnya. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai potensi primordialisme ini, penulis ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengkaji atau merefleksi pluralisme sosial-budaya masyarakat NTT. Secara ilmiah para antropolog sepakat bahwa ciri fisik sebagian besar masyarakat NTT diidentifikasi ke dalam ras Negroit-Melanesia karena kulit hitam dan rambut keriting yang menonjol, namun secara sosial-budaya Provinsi NTT terdiri dari berbagai suku yang memiliki karakteristik masing-masing. Suku-suku ini yang kemudian secara administratif menjadi sebagian besar kabupaten di Provinsi NTT. Oleh karena itu, jika kita bebicara mengenai kabupaten tertentu, maka selalu berkaitan dengan suku yang mendiami kabupaten tersebut. Kita semua tahu bahwa secara umum jika berbeda kabupaten, maka berbeda juga bahasa dan adat istiadatnya. Masyarakat kabupaten Flores Timur pasti kesulitan memahami, apalagi berbicara dalam bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat kabupaten Sikka, meskipun secara geografis keduannya berdekatan. Hal ini berbeda dengan masyarakat di mana penulis berdomisili yaitu Yogyakarta, meskipun secara administratif terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya, namun secara kultural semuanya merupakan suku Jawa, sehingga warga kabupaten kulonprogo yang berada di sebelah barat dapat berbicara dalam bahasa Jawa dengan warga kabupaten Sleman di sebelah Utara.

Pluralisme suku di Provinsi NTT yang terlembagakan menjadi kabupaten makin memperkuat ikatan kedaerahan atau kesukuan (primordialisme) masyarakatnya, sehingga yang menonjol adalah nasionalisme suku atau kabupaten ketimbang nasionalisme provinsi, apalagi nasionalisme bangsa. Primordialisme ini semakin berkembang dan diperkuat dengan berbagai ikatan lainnya, seperti ikatan geografi yang membedakan orang Flores, Sumba atau Timor. Selain itu, untuk ukuran kabupaten seperti Flores Timur, tempat asal penulis, identitas primordial karena letak geografis dan dialek menjadi hal yang lumrah, meskipun secara kultural semuanya merupakan suku Lamaholot. Hal ini dapat dilihat dari berbagai identitas yang disematkan, seperti orang pulau (Solor dan Adonara, dulu termasuk Lembata), orang daratan yaitu kota Larantuka dan sekitarnya, hingga identitas yang agak mendiskreditkan yaitu orang belakang gunung yang merujuk pada kampung-kampung di belakang gunung Mandiri. Penulis meyakini masih banyak lagi potensi-potensi primordialisme yang tersebar di berbagai kabupaten dan harus dicermati secara serius.

Primordialisme: Menguntungkan atau Merugikan?

Pada dasarnya identitas-identitas primordial yang semakin berkembang seiring dinamika pemekaran kabupaten di Provinsi NTT ini tidak menyebabkan terjadinya konflik horisontal, namun secara laten mempengaruhi berbagai hal yang, menurut hemat penulis, secara perlahan dapat melemahkan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang menunjukkan efek dari dinamika primordialisme ini adalah suksesi kepemimpinan daerah yang selalu dikaitkan dengan identitas primordial dari masing-masing calon pemimpin.

Pada tingkat kabupaten sejak dulu kepala daerah tidak hanya dilihat kapasitasnya sebagai pemimpin, namun isu kedaerahan juga sering menjadi pembicaraan yang hangat. Contoh konkritnya adalah, sekali lagi Flores Timur menjadi rujukan karena cukup banyak diketahui oleh penulis, ketika terpilihnya seorang Bupati yang berasal dari daratan, maka berkembang isu yang mengatakan bahwa pembangunan di pulau seperti Solor dan Adonara tidak akan berkembang begitupun sebaliknya, padahal belum terbukti kebenaran isu tesebut. Pada tingkat yang lebih tinggi seperti pemilihan Gubernur, dikotomi antara agama Katolik dan Protestan selalu menjadi topik hangat, padahal Indonesia bukan merupakan negara teokrasi, apalagi belum ada penelitian yang membuktikan korelasi antara agama dan pembangunan daerah, khususnya di NTT.

Penulis juga melihat potensi primordial ini kental di kalangan mahasiswa NTT di Yogyakarta. Ikatan-ikatan kabupaten yang dilembagakan menjadi organisasi lebih kuat ketimbang ikatan organisasi setingkat provinsi, bahkan ikatan mahasiswa kabupaten Flores Timur “dikalahkan” oleh ikatan-ikatan primordial yang jauh lebih kecil. Jika kondisi demikian terus berlanjut, maka apakah masih tersisa rasa memiliki sebagai sebuah provinsi? Apakah masih ada ikatan empati antar daerah-daerah di NTT? Penulis cukup pesimis akan hal ini, karena tidak ada yang dapat membendung arus primordialisme di provinsi kita. Jika dinamika primordialisme seperti yang telah dipaparkan di atas, maka dampaknya akan menguntungkan atau merugikan? Semuanya tergantung pada pradigma kita masing-masing.

Peran Pemimpin untuk Menyatukan Masyarakat

Isu primordialisme yang penulis wacanakan mungkin bukan merupakan masalah krusial seperti kemiskinan yang selalu menjadi predikat nasional provinsi NTT, namun hal ini perlu mendapat perhatian serius dari kita semua. Dinamika primordialisme jangan dipandang “sebelah mata” karena secara laten dapat menghambat pemerataan pembangunan di Provinsi NTT. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk dapat mengelolanya secara baik. Penulis menyadari bahwa desentralisasi tidak memberikan wewenang yang luas bagi Gubernur untuk terlalu jauh mencampuri urusan di tingkat kabupaten atau kota, namun setidaknya ada good will untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan. Masyarakat tidak sekedar menjadi objek tetapi sekaligus menjadi subjek pembangunan, oleh karena itu yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menyatukan masyarakat NTT yang ikatan primordialnya sangat kuat.

Menyatukan masyarakat NTT yang sudah cukup lama bergelut dengan pikiran dan sikap yang primordial memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, yang dapat mengeliminir potensi destruktif primordialisme menjadi kekuatan baru bagi pembangunan daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus mampu menerapkan strategi sosial-budaya yang tepat untuk membangkitkan semangat kebersamaan sebagai masyarakat NTT, tidak hanya sebagai masyarakat kabupaten, anggota suku atau identitas primordial lainnya secara parsial. Mari kita jadikan momentum Pilkada sebagai titik terang menuju pembangunan daerah yang berkualitas dan bermartabat, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia. Semoga..

Sumber gambar: http://www.google.co.id

Lihat Opini NTT Online news


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.