Reposisi Konsep Rukun Dalam Kehidupan Sosial Budaya

Opini NTT ONLINE news.com 26 Juli 2008

Oleh: Yohanes.A.D.Fernandez

Akhir-akhir ini media massa di Indonesia marak memberitakan berbagai konflik yang terjadi baik antar desa, ormas, kelompok dalam satu agama, mahasiswa, hingga antara demonstran dan aparat keamanan. Konflik yang terjadi tidak hanya sebatas perdebatan argumen, namun berujung pada penyerangan dan perkelahian yang mengorbankan jiwa dan materil. Secara ekplisit, konflik-konflik ini menunjukkan tak terbendungnya amarah sebagian masyarakat Indonesia karena faktor ekonomi, primordialisme, fanatisme, solidaritas kelompok atau prinsip perjuangan yang melegalkan segala cara, meski teori konspirasi masih sering diwacanakan. Kondisi ini selaras dengan pendapat ilmuwan sosial yang mengatakan bahwa konflik biasanya bersumber pada perebutan atas suatu hal yang terbatas (mis: perebutan tanah atau lahan ekonomi) dan perbedaan tujuan ataupun nilai-nilai yang dianut (Kuper 2000:157). Perbedaan-perbedaan tersebut selalu diikuti dengan penyematan identitas kawan-lawan yang harus saling bermusuhan, tanpa mempedulikan identitas yang lebih hakiki yaitu sebangsa dan setanah air.

Konflik dianggap tidak selalu merusak tatanan masyarakat oleh para penganutnya (teorisi konflik), namun dapat juga membentuk tatanan baru yang dianggap lebih adil daripada tatanan lama, seperti revolusi kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, bagi masyarakat awam yang pragmatis, kehidupan yang damai menjadi bagian dari keinginan yang ingin dicapai. Dambaan sebagian masyarakat akan kehidupan yang rukun selalu menjadi himbauan yang terus didengungkan. Sangat manusiawi jika setiap orang menginginkan ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya, walaupun dikotomi konflik dan rukun sulit dipisahkan. Dialektika antara keduanya selalu terjadi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sakralisasi Rukun

Proses dialektika antara konflik dan rukun merupakan kondisi yang lumrah dalam realitas sosial. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa kondisi demikian pernah direkayasa secara sosial dan politik oleh pemerintah Orde Baru agar rukun menjadi nilai dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terminologi rukun yang sinonim dengan ketenangan, kedamaian atau keselarasan, diadopsi oleh pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan yang ingin diciptakan oleh pemerintah Orde Baru tidak menggunakan pendekatan dialogis, namun melalui cara-cara represif dalam segala aspek.

Memori kita masih merekam tindak tanduk rezim Orde Baru ketika membatasi hak rakyat untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Demi sebuah kata rukun, penangkapan dan pembunuhan para aktivis yang menyuarakan penderitaan rakyat selalu dihalalkan, media cetak yang mengkritik pemerintah pun tak luput dari pembredelan. Begitu juga trauma para korban pelanggaran HAM di Aceh, Timor Timur, dan berbagai kasus lainnya yang kini masih membekas. Masih banyak lagi kasus-kasus yang merefleksikan upaya pemerintah Orde Baru untuk mempolitisasi konsep rukun guna meredam riak-riak kritis sebagian rakyat Indonesia. Rukun bukan lagi merupakan nilai, namun menjadi alat bagi negara untuk melegitimasi setiap tindakan kekerasan.

Upaya rezim Orde Baru berlanjut dengan melembagakan rukun menjadi satuan-satuan hirarki, seperti Rukun Kampung (RK) yang kemudian diubah menjadi Kelurahan, Rukun Warga (RW) hingga tingkat terkecil yaitu Rukun Tetangga (RT). Pelembagaan ini tidak menjadikan rukun sebagai nilai yang meresapi segala tindakan masyarakat secara sadar, namun hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput. Satuan-satuan hirarki yang dibentuk tersebut menjadi mata-mata pemerintah Orde Baru untuk mengontrol kehidupan sosial maupun politik masyarakat, seperti pada masa penjajahan Jepang. Pada konteks ini, rukun diposisikan oleh pemerintah Orde Baru sebagai entitas formal yang tidak bermakna apa-apa bagi kehidupan masyarakat, namun sangat efektif untuk menjaga stabilitas keamanan maupun politik.

Tindakan-tindakan represif pemerintah Orde Baru demi stabilitas keamanan dan politik menunjukkan bahwa rukun pada masa ini mengalami proses sakralisasi. Rukun seolah-olah menjadi “agama” bagi pemerintah Orde Baru yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa perlu bertanya atau mengkritisi. Bagi pemerintah Orde Baru, pendalaman konsep rukun melalui dialog dan diskusi yang berkesinambungan tidak diperlukan. Bagi mereka (baca: Orde Baru) Indoktrinisasi rukun sebagai dogma mutlak yang disertai tindakan represif merupakan cara instan yang dapat ditempuh untuk mencapai kepentingan pemerintah. Selayaknya simbol-simbol religi yang sakral, rukun adalah harga mati yang tidak dapat ditawar atau diperdebatkan. Gaya kepemimpinan Orde Baru yang otoriter mengukuhkan posisi rukun yang sakral dalam kehidupan sosial.

Sakralisasi konsep rukun pada era Orde Baru runtuh seketika bersamaan dengan pengundurun diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Era baru Reformasi yang lebih demokratis memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap individu atau kelompok untuk memanifeskan ekspresinya dalam koridor hukum yang berlaku. Akan tetapi, terbelenggunya ekspresi kritis rakyat Indonesia selama puluhan tahun menyebabkan ungkapan ketidakpuasan yang hanya bersifat laten atau “bawah tanah” (underground) kini termanifeskan tanpa terkontrol. Kerusuhan Mei 1998 menunjukkan riak-riak kecil yang selama 32 tahun diredam oleh pemerintah Orde Baru kini terakumulasi dan “meledak” ketika runtuhnya tirani.

Kondisi demikian menjadi pengalaman berharga bagi pemerintahan selanjutnya di Era Reformasi ini. Pemaksaan rukun menjadi konsep sakral dalam kehidupan bernegara tanpa melalui proses demokarasi, hanya akan membentuk perilaku masyarakat yang palsu (kamuflase) karena tidak sejalan dengan keinginan hati. Hal ini terbukti dari konflik-konflik laten antar masyarakat yang sudah bergejolak sejak Orde Baru, namun baru muncul ketika bergulirnya Era Reformasi. Kini, sakralisasi konsep rukun sudah tidak terjadi, namun tetap saja esensi dari rukun belum dijalankan dengan baik. Rukun tetap menjadi lembaga formal di tengah-tengah masyarakat, tanpa dimakai secara utuh oleh masyarakat. Oleh karena itu, reposisi konsep rukun dalam kehidupan masyarakat perlu dilakukan agar menjadi nilai luhur yang dihayati. Tentu saja reposisi konsep rukun dilakukan dalam konteks negara demokrasi, sehingga tidak terjebak pada bentuk sakralisasi.

Reposisi Konsep Rukun

Rukun sebenarnya merupakan sebuah konsep yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Menurut Cilfford Geertz, rukun memiliki dua fungsi yaitu menyembunyikan perbedaan pendapat dan menjadi dasar pertumbuhan pola kerja sama yang efektif dan bisa diterapkan secara luas (Geertz 1981:494). Menyembunyikan perbedaan pendapat yang dimaksudkan oleh Geertz bukan mengarah pada sikap intoleransi, namum bermakna musyawarah untuk mufakat sesuai spirit Pancasila.

Musyawarah untuk mufakat sudah menjadi tujuan utama masyarakat Jawa sejak lama, karena cara ini dinilai dapat mencegah terjadinya konflik. Setiap individu Jawa diharapkan memahaminya dan berusaha membatasi ekspresi diri karena pada dasarnya tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, sehingga musyawarah untuk mufakat merupakan jalan terbaik untuk mengakomodasi semua kepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keselarasan, karena konflik dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat (Geertz 1981,1985) dan (Jay1969). Konsep rukun dalam masyarakat Jawa yang hirarki juga mampu menstimulus penerapan kewajiban sosial antar kelas sosial (Guinnes 2004). Hal ini membuktikan kekuatan dan kearifan konsep rukun dalam kehidupan sosial.

Spirit rukun yaitu musyawarah untuk mufakat seiring dengan prinsip demokrasi Pancasila. Perbedaan pendapat di alam demokrasi merupakan suatu hal yang lumrah, namun sebaiknya artikulasi perbedaan-perbedaan itu tetap menjunjung musyawarah untuk mufakat. Pemaksaan kehendak yang sering menimbulkan konflik antar kelompok hanya akan meruntuhkan bangunan demokrasi yang sudah dibangun paska kejatuhan rezim Orde Baru. Hal ini sangat kontrapoduktif karena demokrasi yang merupakan antitesis dari otoritarian rezim Orde Baru justru melahirkan praktek-praktek pemaksaan kehendak tanpa melihat permasalahan secara komprehensif. Sekiranya petuah lama yang berbunyi “hargai pendapat orang lain, jika kita ingin dihargai” perlu direvitalisasi untuk menemukan kembali makna demokrasi. Oleh karena itu, reposisi konsep rukun mutlak dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keluarga sebagai istitusi sosial terkecil hingga negara, tanpa meninggalkan prinsip demokrasi.

sumber gambar: http://www.google.co.id

Lihat Opini NTT Online news

One response

  1. good article…bravo !!
    http://mobil88.wordpress.com

    January 25, 2010 at 6:45 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s