Parpol, Antara Janji dan Fakta

Mimik suka dan duka tergurat di wajah para kader partai politik setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ke 34 nama parpol yang lolos verifikasi faktual dan berhak berpartisipasi dalam Pemilu 2009 (Sindo, 8/7). Tiap parpol yang lolos verifikasi mulai memperkuat kinerja kader-kader di tiap daerah guna merancang taktik kampanye yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Meski belum diketahui wujud praksisnya, janji-janji normatif mulai disiapkan dan akan semakin memeriahkan kampanye kali ini. Obral janji ke 16 parpol lama dan 18 parpol baru pasti akan saling bersahut-sahutan, sebab kekuasaan masih menjadi tujuan utama. Kekuasaan kerap menjadi alasan sebagai sarana guna merubah keadaan yang lebih baik, tapi faktanya kekuasaan membuat anggota DPR makin larut dalam urusan pribadi dan kelompok. Sangat ironis, sudah 10 tahun Era reformasi tapi tipikal parpol belum mengalami transformasi. Pertanyaannya adalah apakah propaganda atau obral janji parpol dapat ditoleran? Tidak ada aturan formal yang mewajibkan tiap parpol merealisasikan janji selama kampanye membuat praktek-praktek ini makin tak terkontrol. Himbauan moral hanya direspon oleh “rumah” para politisi ini sebagai angin lalu yang tak perlu dihirau.

Berkaitan dengan obral janji partai politik pada masa kampanye, penulis teringat akan ucapan sang guru PPKN semasa duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Intinya ia berkata bahwa propaganda partai politik adalah hal yang wajar pada fase kampanye, sebab itulah tujuanya. Janji-janji harus dapat diumbar agar diperoleh dukungan massa, meski terkesan utopis. Realisasi janji adalah urusan terakhir, yang terpenting adalah memenangkan Pemilu. Sepenggal ucapan sang guru menjelang Pemilu 1997 itu diamini oleh murid-muridnya. Mungkin ia segera meralat ucapannya ketika setahun kemudian reformasi bergulir dan saluran-saluran kritis yang disumbat selama 32 tahun menjadi terbuka. Kini, rakyat Indonesia makin kritis dan lebih ekspresif dalam memanifeskan rasa ketidakadilan dan kekecewaan. Frustasi ekonomi yang ditambah dengan citra buruk DPR belakangan ini (peningkatan tunjangan, korupsi, atau skandal seks) menjadikan rakyat makin apatis.

Pilkada yang berlangsung beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan golput. Oleh karena itu, parpol juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini, lewat program kerja konkrit meski kalah dalam Pemilu 2009. Kini saatnya bagi partai-parpol di Indonesia agar merubah paradigma yang oportunis dan instan guna memperoleh dukungan masyarakat. Parpol harus menjadi patner pemerintah dalam bidang sosial, budaya dan yang lain, selain bidang politik. Hal ini menjadi strategi jangka panjang sekaligus memberikan pendidikan politik kepada rakyat, ketimbang mengumbar janji kosong. Strategi ini juga niscaya akan menghasilkan kader-kader yang benar-benar berpikir dan bersikap sebagai negarawan, tidak hanya sebagai politisi, karena negarawan akan memikirkan generasi yang akan datang bukan Pemilu yang akan datang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s